Kemitraan Indonesia-Tuvalu Jadi Opsi Hadapi Isu Perubahan Iklim dan Konektivitas Regional

26-07-2024 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Parlemen Tuvalu, Seve Paeniu, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7/2024). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Parlemen Tuvalu, Seve Paeniu, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7/2024). Perubahan iklim dan konektivitas regional menjadi dua isu yang diulas selama pertemuan berlangsung.


Menghadapi tantangan yang sama sebagai negara kepulauan, DPR RI dan Parlemen Tuvalu bersepakat untuk mendukung satu sama lain. Sebab itu, membangun hubungan kemitraan menjadi opsi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak untuk mengupayakan terjadinya tindakan kolektif.


"Kami menghadapi persoalan yang sama. Perubahan iklim. Ini masalah serius. Kami juga menghadapi masalah konektivitas regional. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama," ungkap Fadli Zon kepada Parlementaria usai pertemuan bilateral.


Perlu diketahui, Tuvalu memiliki 9 pulau, yang mana 40 persen telah terendam akibat perubahan iklim. Sebanyak 12.000 penduduk terancam dalam bahaya. Akibat belum maksimalnya pembangunan konektivitas di udara, laut, dan darat, membuat Tuvalu masuk dalam klasifikasi negara yang minim sumberdaya.


Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan iklim dan konektivitas. Memiliki 17.508 pulau, jangkauan transportasi baik udara, laut, dan darat belum saling terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia mengalami kenaikan frekuensi dan intensitas peristiwa kekeringan, banjir, dan tanah longsor yang semakin tidak pasti.


Maka dari itu, baik DPR RI dan Parlemen Tuvalu menawarkan opsi kemitraan. Politisi F-Partai Gerindra ini berharap opsi kemitraan ini menjadi salah satu solusi yang ampuh bagi kedua negara. 


Adanya Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ini, sebutnya, membuat parlemen-parlemen kawasan Pasifik bisa menunjukan kontribusi aktif menghadapi tantangan regional dan global. "Sebagai wakil rakyat, kita harapkan parlemen menjadi semacam jembatan antar masyarakat untuk menghadapi tantangan regional dan global," tandasnya. (um/aha)

BERITA TERKAIT
BKSAP Jembatani Kerja Sama Pendidikan dan Teknologi antara RI dan Kuba
24-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Indonesia dan Kuba telah memperkuat hubungan bilateral yang terjalin sejak 1960. Pada tahun 2025 ini, hubungan diplomatik...
Indonesia-Australia Sepakat Tingkatkan Investasi dan Kerja Sama Pendidikan
24-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggelar pertemuan dengan duta besar negara sahabat. Kali ini,...
BKSAP Bahas Empat Bidang Strategis Kolaborasi RI dan Belarus
23-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan...
BKSAP dan WFD Sepakat Tingkatkan Kolaborasi Legislasi dan Perubahan Iklim
23-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, bertemu dengan delegasi dari Westminster Foundation...